Bayangkan di suatu pagi yang biasa, anda membuka gawai anda dan membaca berita, wacana pemilihan kepala daerah akan dikembalikan ke DPRD. Tidak ada sirene darurat. Tidak ada pengumuman keadaan genting, entah bencana nasional atau internasional, darurat sipit atau darurat militer. Tiba tiba saja beritanya lewat begitu saja, alasannya sangat membagongkan, yaitu karena elit politik kita sudah sepakat bahwa suara kita (rakyat) terlalu Mahal, dan dipergunakan dengan tidak benar.
Inilah isu yang bukan liar tapi mendekati mufakat yang dilemparkan elit nasional kita, isu ini hadir dengan bahasa yang rapi dan niat yang terdengar baik. Bahwa biaya Pilkada dianggap terlalu mahal. Politik uang dinilai makin sulit dikendalikan. Dan ada kebutuhan stabilitas politik yang perlu dijaga. Alasan model apa ini? “What the Hell” .
Jika ini dibiarkan, demokrasi makin cepat direduksi menjadi soal efisiensi dan ketertiban semata. Dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin sendiri diposisikan sebagai urusan teknis semata, bukan sebagai prinsip kenapa negara harus ada. Seolah suara warga adalah variabel yang bisa dinegosiasikan demi kenyamanan elite, Rakyat disimplifikasi sebatas anak, seperti Patriarki Soepomo dalam konsep negara integralistik, konsep seperti keluarga dimana negara adalah otoritas dan rakyat adalah anak, terus piye?.
