Ketua KPK Setyo Budianto menyoroti predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di sejumlah kementerian dan lembaga. Dia meminta agar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk merumuskan pemaknaan ulang WBK agar tak disalahartikan.
Latar Belakang
Setyo mengkritik penggunaan WBK sebagai simbol tanpa arti nyata. “Sama seperti tulisan dilarang merokok, di tempat itu kita tidak boleh merokok tapi di tempat lain boleh,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam acara puncak Hakordia 2025 di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
Fakta Penting
Setyo menambahkan, WBK tidak boleh diartikan sebagai daerah bebas korupsi mutlak. “Jangan dikonotasikan bahwa di situ tidak boleh korupsi. Kita harus mencari tempat lain, seperti cafe atau restoran, bukan ke kamar hotel,” ujarnya.
Dampak
Pemaknaan ulang WBK diharapkan mencegah penyimpangan dan memberikan makna nyata dalam upaya pencegahan korupsi di lembaga pemerintah. Dengan demikian, WBK tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi komitmen nyata dalam reformasi birokrasi.
Penutup
Kritik Setyo menyoroti pentingnya konsistensi dalam implementasi WBK. Dengan pemaknaan ulang yang lebih kuat, diharapkan WBK dapat menjadi alat transformasi yang nyata dalam pencegahan korupsi di Indonesia.
